APA yang terkenang ketika orang menyebut Kota Padang? Legenda kasih tak sampai Siti Nurbaya, Pantai Air Manis, Batu Malin Kundang, Pantai Padang, ibukota Provinsi Sumbar atau bengkuang. Untuk yang terakhir ini, tidak banyak yang tahu, walaupun sebenarnya buah bengkuang sudah lama menjadi maskotnya Kota Padang.
Tersebutlah Padang sebagai kota bengkuang. Ketika memasuki kota ini dari arah perbatasan, maka terlihatnya tugu buah bengkuang dipajang untuk menyambut setiap pendatang. Namun, mencari buah bengkuang sebenar-benarnya, susah-susah gampang. Susahnya, tidak disemua tempat buah ini diperjualbelikan. Gampangnya, buah ini sangat gampang ditemukan di emperan jalan yang menjadi terminal bayangan di Kota Padang.
Tentu ada alasan kenapa bengkuang menjadi maskotnya Kota Padang. Rasanya manis, mengandung banyak air, memang cocok mewakili topografi Kota Padang yang panas karena berada di pinggiran pantai. Alasan mendasar lainnya, ada nilai-nilai filosofis dan tentu saja karena buah ini banyak dibudidayakan yang kemudian menjadi produk khas Kota Padang. Yang terakhir ini mungkin akan jadi cerita saja. Pertanian bengkuang semakin susah ditemukan menyusul semakin tergerusnya lahan pertanian akibat perkembangan kota. Atau ada alasan lain bagi petani untuk tidak menanam bengkuang, karena harga jualnya yang tidak menjanjikan. Untuk kondisi yang terakhir ini, agaknya kontekstual dengan alasan menjadikan bengkuang sebagai maskotnya Kota Padang, karena bisa jadi suatu saat buah ini akan langka di Kota Padang, dan dengan mengenangnya sebagai maskot, itu sudah cukup menjadi sebuah kearifan sejarah.
Banyak yang pandai membuat maskot, slogan dan simbol-simbol, namun banyak yang tidak bisa menghargai dari makna-makna simbolis tersebut. Sebagai buah yang biasa dikonsumsi untuk kebutuhan yang tidak terlalu prestisius, memang tak banyak artinya buah bengkuang bila dibandingkan dengan buah-buah impor lainnya. Karena itulah, buah ini diabaikan. Namun, sesungguhnya hal yang sederhana ini menjadi luar biasa dan bernilai tinggi, apabila mampu untuk menjadikannya lebih bernilai.
Bengkuang tidak hanya berhenti dikonsumsi sebagai buah segar. Ia bisa diolah sebagi jus, minuman segar. Ketika diproduksi sebagai minuman segar, ia akan bisa dijual dengan lebih berharga di restoran atau kafe-kafe. Ketika bengkuang diolah menjadi dodol dengan kemasan yang menarik, maka ia bisa menjadi penghuni gerai mall-mall besar. Tidak seperti saat ini, ketika bengkuang menjadi buah yang terancam busuk di emperan jalan karena tidak dibeli orang-orang. Tidak banyak yang memikirkan ini atau mencoba untuk memulainya. Masalahnya, banyak yang terbiasa dengan budaya abai dan lalai. Ketika kemudian bengkuang diklaim sebagai produk khas bangsa lain, barulah banyak yang ramai-ramai memprotesnya. Memang sulit mencoba menghargai diri sendiri, kerena banyak yang tidak menyadari kelebihan yang dimiliki, namun lebih sering tercengan-cengang dengan kemasyuran orang lain. A.R. Rizal
Kamis, April 30, 2009
Baik di antara Buruk
TUDINGAN miring kembali dialamatkan kepada gedung DPR-RI di Senayan Jakarta. Kisah miring tentang anggota dewan yang terhormat yang tertangkap tangan menerima uang suap kembali terjadi. Abdul Hadi Djamal, anggota DPR-RI menambah hasil tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anggota dewan.
Sebelum Djamal, sejumlah anggota dewan sudah digelandang KPK ke penjara. Ada Bulyan Royan, hingga yang paling panas gosipnya tentang Al Amin Nasution yang kasusnya menyengat pula sebagai santapan infotaimen. Kasus-kasus sejenis terjadi juga di daerah melibatkan anggota DPRD, bahkan sampai kasus yang memalukan tentang perbuatan asusila.
Lembaga legislatif tidak sekadar terpukul, namun ditampar habis-habisan. Nihil sudah makna anggota dewan sebagai wakil rakyat yang terhormat. Ibarat nira setitik, rusak susu sebelanga. Ulah segelintir oknum anggota dewan yang tidak kuat iman, lembaga legeslatif mengalami pemakzulan, kehilangan kepercayaan masyarakat.
Sejauh mana kemudian kasus-kasus yang menjadi aib lembaga legislatif menjadi bomerang bagi eksistensi lembaga negara tersebut? Secara informal, ada pandangan miring dari masyarakat. Secara tidak langsung, apapun yang tersebutkan tentang lembaga legislatif akan dipandang sebelah mata. Tak heran kemudian hal itu berdampak sangat besar membangun apatisme masyarakat tentang calon-calon anggota legislatif yang akan mereka pilih.
Citra buruk lembaga legislatif setidaknya akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap wakil mereka. Sangat dikhawatirkan kemudian, sikap itu mengarah pada apatisme yang berujung pada pilihan untuk tidak menggunakan hal pilih dalam Pemilu legislatif. Kemudian, apakah sikap apatis ini menjadi pilihan yang terbaik, apalagi untuk sebuah visi perubahan dalam membentuk tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi?
Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya memang tidak bisa menjadi ukuran baik atau buruknya sebuah proses pemilihan. Namun, semakin besar jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih bisa menjadi ukuran terhadap berkualitasnya sebuah proses pemilihan. Dinamika pemilih inilah yang akan membangun daya kritis, sehingga pemilih semakin cerdas dalam menentukan pilihannya.
Banyaknya pilihan, banyaknya pemilih, maka semakin selektiflah hasil dari proses pemilihan tersebut. Dengan demikian ada setitik asa akan munculnya wakil rakyat yang terbaik yang memang berjuang untuk rakyatnya. Banyaknya pilihan, banyaknya pemilih akan membuka ruang yang lebih besar terjadinya seleksi alam, sehingga wakil rakyat yang kemudian lulus dari seleksi tersebut adalah mereka yang baik, walaupun realitasnya mereka berada di tengah-tengah yang buruk. Sekecil apapun peluang untuk mendapatkan calon wakil rakyat yang baik, peluang itu harus diambil. Konsekuensinya adalah, pemilih dengan cerdas menggunakan dan menentukan pilihannya. Satu suara itu harus diartikan sebagai sebuah pilihan yang sangat berharga. A.R. Rizal
Sebelum Djamal, sejumlah anggota dewan sudah digelandang KPK ke penjara. Ada Bulyan Royan, hingga yang paling panas gosipnya tentang Al Amin Nasution yang kasusnya menyengat pula sebagai santapan infotaimen. Kasus-kasus sejenis terjadi juga di daerah melibatkan anggota DPRD, bahkan sampai kasus yang memalukan tentang perbuatan asusila.
Lembaga legislatif tidak sekadar terpukul, namun ditampar habis-habisan. Nihil sudah makna anggota dewan sebagai wakil rakyat yang terhormat. Ibarat nira setitik, rusak susu sebelanga. Ulah segelintir oknum anggota dewan yang tidak kuat iman, lembaga legeslatif mengalami pemakzulan, kehilangan kepercayaan masyarakat.
Sejauh mana kemudian kasus-kasus yang menjadi aib lembaga legislatif menjadi bomerang bagi eksistensi lembaga negara tersebut? Secara informal, ada pandangan miring dari masyarakat. Secara tidak langsung, apapun yang tersebutkan tentang lembaga legislatif akan dipandang sebelah mata. Tak heran kemudian hal itu berdampak sangat besar membangun apatisme masyarakat tentang calon-calon anggota legislatif yang akan mereka pilih.
Citra buruk lembaga legislatif setidaknya akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap wakil mereka. Sangat dikhawatirkan kemudian, sikap itu mengarah pada apatisme yang berujung pada pilihan untuk tidak menggunakan hal pilih dalam Pemilu legislatif. Kemudian, apakah sikap apatis ini menjadi pilihan yang terbaik, apalagi untuk sebuah visi perubahan dalam membentuk tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi?
Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya memang tidak bisa menjadi ukuran baik atau buruknya sebuah proses pemilihan. Namun, semakin besar jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih bisa menjadi ukuran terhadap berkualitasnya sebuah proses pemilihan. Dinamika pemilih inilah yang akan membangun daya kritis, sehingga pemilih semakin cerdas dalam menentukan pilihannya.
Banyaknya pilihan, banyaknya pemilih, maka semakin selektiflah hasil dari proses pemilihan tersebut. Dengan demikian ada setitik asa akan munculnya wakil rakyat yang terbaik yang memang berjuang untuk rakyatnya. Banyaknya pilihan, banyaknya pemilih akan membuka ruang yang lebih besar terjadinya seleksi alam, sehingga wakil rakyat yang kemudian lulus dari seleksi tersebut adalah mereka yang baik, walaupun realitasnya mereka berada di tengah-tengah yang buruk. Sekecil apapun peluang untuk mendapatkan calon wakil rakyat yang baik, peluang itu harus diambil. Konsekuensinya adalah, pemilih dengan cerdas menggunakan dan menentukan pilihannya. Satu suara itu harus diartikan sebagai sebuah pilihan yang sangat berharga. A.R. Rizal
Langgar tak Berbilang
EUPHORIA kampanye benar-benar membuat fanatik partai politik lupa diri. Belum berselang beberapa hari, rentetan pelanggaran kampanye hingga yang merembet ke jalur hukum seperti enggan dibendung. Pelanggaran yang selalu terjadi, membawa anak-anak, hingga pelanggaran lalu lintas yang betendentisaikan pelanggaran hukum.
Apakah semua pelanggaran itu tak pernah diketahui. Tentu tidak, karena aturannya tidak pernah berubah. Pemilu bukan kali ini, kampanye bukan yang pertama. Beragam bentuk pelanggaran itu bukannya tidak pernah terbilang, selalu diumumkan. Namun, seperti cerita klasik, episode itu kembali terulang.
Bukannya tidak paham, membawa anak-anak di bawah umur ke lokasi kampanye terbuka adalah pelanggaran. Namun, tak ada pilihan. Bagi banyak keluarga, ikut kampanye beramai-ramai semacam hiburan tersendiri. Hiburan yang menarik, karena hanya terjadi sekali lima tahun. Kalau tak sekarang, kapan lagi. Bukannya tidak tahu kalau fanatik partai politik itu tidak menggunakan helm dalam iring-iringan sepeda motor merupakan pelanggaran lalu lintas. Demikian pun berjubel di dalam mobil box terbuka. Mereka paham, mereka tahu resikonya. Namun, itulah cara yang paling herois untuk menunjukkan kecintaan kepada partai politik pilihannya. Ekspresi yang hanya bisa dilampiaskan sekali lima tahun.
Apakah sosialisasi Pemilu gagal, ketika begitu banyak pelanggaran kampanye terjadi? Ada mungkin yang mempersoalkannya dengan kualitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Semakin banyak pelanggaran, berarti semakin tidak berkualitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Namun, ada sisi-sisi fanatisme yang tidak bisa terbantahkan dalam belanga masyarakat modern yang paling rasional sekalipun. Fanatisme inilah yang kerap memercikan pelanggaran itu. Bahasa sederhananya, euphoria kadang-kadang begitu mudah mengalahkan logika.
Euphoria, fanatisme adalah sisi-sisi yang tak terpisahkan dalam proses demokrasi, apalagi dalam tataran kampanye. Ia bisa menjadi benalu atau justru menjadi bumbu yang menghidupkan kampanye itu sendiri. Ibarat sebuah pesta, tanpa bumbu-bumbu itu, maka pestanya akan terasa biasa-biasa saja.
Kampanye menjadi ajang bagi banyak orang untuk melampiaskan euphoria, fanatisme dan simbol-simbol komunitas yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pencitraan manusia. Selama euphoria itu dikelola dengan baik, ianya akan menjadi seni tersendiri dalam pelaksanaan kampanye. Cuma, segala sesuatu yang berlebihan, apapun itu, dampaknya selalu tidak membaikkan. Masyarakat agaknya sudah cerdas untuk memenej semua ini. A.R. Rizal
Apakah semua pelanggaran itu tak pernah diketahui. Tentu tidak, karena aturannya tidak pernah berubah. Pemilu bukan kali ini, kampanye bukan yang pertama. Beragam bentuk pelanggaran itu bukannya tidak pernah terbilang, selalu diumumkan. Namun, seperti cerita klasik, episode itu kembali terulang.
Bukannya tidak paham, membawa anak-anak di bawah umur ke lokasi kampanye terbuka adalah pelanggaran. Namun, tak ada pilihan. Bagi banyak keluarga, ikut kampanye beramai-ramai semacam hiburan tersendiri. Hiburan yang menarik, karena hanya terjadi sekali lima tahun. Kalau tak sekarang, kapan lagi. Bukannya tidak tahu kalau fanatik partai politik itu tidak menggunakan helm dalam iring-iringan sepeda motor merupakan pelanggaran lalu lintas. Demikian pun berjubel di dalam mobil box terbuka. Mereka paham, mereka tahu resikonya. Namun, itulah cara yang paling herois untuk menunjukkan kecintaan kepada partai politik pilihannya. Ekspresi yang hanya bisa dilampiaskan sekali lima tahun.
Apakah sosialisasi Pemilu gagal, ketika begitu banyak pelanggaran kampanye terjadi? Ada mungkin yang mempersoalkannya dengan kualitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Semakin banyak pelanggaran, berarti semakin tidak berkualitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Namun, ada sisi-sisi fanatisme yang tidak bisa terbantahkan dalam belanga masyarakat modern yang paling rasional sekalipun. Fanatisme inilah yang kerap memercikan pelanggaran itu. Bahasa sederhananya, euphoria kadang-kadang begitu mudah mengalahkan logika.
Euphoria, fanatisme adalah sisi-sisi yang tak terpisahkan dalam proses demokrasi, apalagi dalam tataran kampanye. Ia bisa menjadi benalu atau justru menjadi bumbu yang menghidupkan kampanye itu sendiri. Ibarat sebuah pesta, tanpa bumbu-bumbu itu, maka pestanya akan terasa biasa-biasa saja.
Kampanye menjadi ajang bagi banyak orang untuk melampiaskan euphoria, fanatisme dan simbol-simbol komunitas yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pencitraan manusia. Selama euphoria itu dikelola dengan baik, ianya akan menjadi seni tersendiri dalam pelaksanaan kampanye. Cuma, segala sesuatu yang berlebihan, apapun itu, dampaknya selalu tidak membaikkan. Masyarakat agaknya sudah cerdas untuk memenej semua ini. A.R. Rizal
Brutalisme di Ruang Belajar
KASUS kematian salah seorang praja IPDN di Jatinangor beberapa tahun lalu ternyata hanyalah sebuah fenomena gunung es. Satu kasus terungkap, namun banyak kasus lain yang lambat laut menunggu untuk terungkapkan.
Kasus terakhir adalah kekerasan di sebuah institusi pendidikan polisi di Palu, Sulawesi Tengah. Walaupun petinggi Polri membantah tayangan kekerasan dalam format video kamera itu hanya rekayasa, namun itu cukup untuk menggelitik nurani. Sebelumnya, secara rentetan, media menayangkan kekerasan yang dilakukan gang pelajar, seperti di Kalimantan. Kekerasan, mungkin sesuatu yang lumrah terjadi sebagai sebuah realitas hidup, seperti perperangan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, seperti tindak kriminalitas yang terjadi setiap hari. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah mengapa kemudian kekerasan itu justru terjadi di ruang pendidikan yang harusnya mengajarkan kepada generasi bangsa akan nilai-nilai nurani yang membangun eksistensi dasar kemanusiaan.
Sejarah kembali berulang. Sejarah hitam yang tak pernah terinsafkan. Belum sebab akibat terjawabkan, kasus kekerasan di ranah pendidikan kembali terjadi. Ada apa dengan dunia pendidikan kita?
Pendidikan kering dengan nilai-nilai. Pendidikan hanya mengejar angka-angka kelulusan. Pendidikan sarat dengan manipulasi, pembodohan dan kebohongan. Pendidikan berada dalam system yang timpang, fasilitas yang terbatas, anggaran yang minim, kesejahteraan tenaga pendidik yang memprihatinkan. Pendidikan di tengah bayang-bayang komersialisasi. Terlalu banyak untuk mengeja berbagai ketimpangan dan teramat sulit lagi memperbaiki satu-satu di antaranya.
Tidak gampang memang “membangun” manusia menjadi manusia sebenarnya. Namun, ironisnya, tidak banyak yang benar-benar yakin bisa melakukannya. Anggaran 20 persen untuk pendidikan teramat rumit untuk direalisasikan. Kalaupun itu bisa diterapkan dalam anggaran di daerah, tentu tidak 100 persen dari 20 persen itu bisa tersalurkan dengan benar. Belum lagi berkomitmen terhadap upaya untuk membangun system pendidikan yang baik, kurikulum yang baik yang mampu memanusiakan anak didik.
Banyak yang pesimis dengan cara-cara pendidikan formal dalam memberikan pembelajaran. Begitu banyak coreng. Ada yang kemudian beralih kepada pendidikan alternatif, pendidikan yang memberikan ruang ekspresi yang besar bagi setiap manusia untuk mengenali dan mengaktualisasikan sisi kemanusiaannya. Namun, masih banyak yang berharap kepada institusi pendidikan, sekolah-sekolah, universitas, menjadi ruang yang bersahabat untuk bisa menjadi manusia yang sebenarnya. A.R. Rizal
Kasus terakhir adalah kekerasan di sebuah institusi pendidikan polisi di Palu, Sulawesi Tengah. Walaupun petinggi Polri membantah tayangan kekerasan dalam format video kamera itu hanya rekayasa, namun itu cukup untuk menggelitik nurani. Sebelumnya, secara rentetan, media menayangkan kekerasan yang dilakukan gang pelajar, seperti di Kalimantan. Kekerasan, mungkin sesuatu yang lumrah terjadi sebagai sebuah realitas hidup, seperti perperangan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, seperti tindak kriminalitas yang terjadi setiap hari. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah mengapa kemudian kekerasan itu justru terjadi di ruang pendidikan yang harusnya mengajarkan kepada generasi bangsa akan nilai-nilai nurani yang membangun eksistensi dasar kemanusiaan.
Sejarah kembali berulang. Sejarah hitam yang tak pernah terinsafkan. Belum sebab akibat terjawabkan, kasus kekerasan di ranah pendidikan kembali terjadi. Ada apa dengan dunia pendidikan kita?
Pendidikan kering dengan nilai-nilai. Pendidikan hanya mengejar angka-angka kelulusan. Pendidikan sarat dengan manipulasi, pembodohan dan kebohongan. Pendidikan berada dalam system yang timpang, fasilitas yang terbatas, anggaran yang minim, kesejahteraan tenaga pendidik yang memprihatinkan. Pendidikan di tengah bayang-bayang komersialisasi. Terlalu banyak untuk mengeja berbagai ketimpangan dan teramat sulit lagi memperbaiki satu-satu di antaranya.
Tidak gampang memang “membangun” manusia menjadi manusia sebenarnya. Namun, ironisnya, tidak banyak yang benar-benar yakin bisa melakukannya. Anggaran 20 persen untuk pendidikan teramat rumit untuk direalisasikan. Kalaupun itu bisa diterapkan dalam anggaran di daerah, tentu tidak 100 persen dari 20 persen itu bisa tersalurkan dengan benar. Belum lagi berkomitmen terhadap upaya untuk membangun system pendidikan yang baik, kurikulum yang baik yang mampu memanusiakan anak didik.
Banyak yang pesimis dengan cara-cara pendidikan formal dalam memberikan pembelajaran. Begitu banyak coreng. Ada yang kemudian beralih kepada pendidikan alternatif, pendidikan yang memberikan ruang ekspresi yang besar bagi setiap manusia untuk mengenali dan mengaktualisasikan sisi kemanusiaannya. Namun, masih banyak yang berharap kepada institusi pendidikan, sekolah-sekolah, universitas, menjadi ruang yang bersahabat untuk bisa menjadi manusia yang sebenarnya. A.R. Rizal
Sabtu, April 11, 2009
Musim Stres Para Caleg
SIAP menang, siap kalah! Demikin slogan yang selalu didengungkan para petarung politik. Dua ungkapan yang selalu dibaca beriringan, walaupun di banyak kenyataan, selalu ada yang siap menang dan duduk manis di kursi kekuasaan, namun tak banyak yang punya nyali besar untuk menerima kekalahan.
Ekspresi kemenangan, sudah jamak. Dengan sebuah histeria, teriakan hingga sujud syukur. Kemenangan selalu disambut haru-biru, karena kemenangan selalu dipandang sebagai buah dari perjuangan, apalagi perjuangan itu tidak ringan untuk dijalankan.
Bagaimana dengan kekalahan? Ini dilemanya. Sulit menebak ekspresi kekalahan. Kalau sekadar tangis, sesal, itu yang bisa dilihat secra kasat mata. Namun, rasa kekalahan yang jauh di lubuk hati sungguh sulit untuk diterjemahkan. Ketika rasa itu menjadi beban yang menyesak di dada, kadang pelampiasannya sebagai sebuah ekspresi, sungguh bisa jauh dari logika akal sehat.
Pemilu tahun 2009 ini menghadirkan sebuah pertarungan yang sangat ketat. Banyak yang rela berkorban, banyak yang menaruh harapan akan sebuah kekuasaan. Di balik dinamika itu, alas an untuk kalah sebenarnya juga menjadi besar. Dalam tradisi siap menang, siap kalah, ini menjadi persoalan ketika banyak mereka yang menjadi calon anggota legislatif tidak siap menerima kekalahan.
Ada semacam stigma yang berkembang di penghujung masa kampanye pemilu kali ini, banyak caleg yang sudah bersiap-siap untuk menjadi penghuni rumah sakit jiwa, setidaknya menjadi pasien konsultan psikologi. Realitasnya, akan banyak yang kalah, karena kursi yang ada terbatas. Secara matematis, maka akan lebih banyak pula yang secara mental akan bermasalh ketika tidak bisa menerima kekalahan itu.
Bukan sekadar stigma, namun berbagai proses demokrasi yang melelahkan di negeri ini sudah melahirkan banyak contoh orang-orang yang kemudian tiba-tiba menjadi tidak waras ketika kalah dalam pertarungan politik. Sesuatu yang manusiawi atau menjadi cerminan dari masyarakat yang sakit. Masyarakat yang sakit, karena jabatan diperebutkan sebagai jatah untuk mendapatkan kemasyuran, untuk nama besar atau untuk kekayaan yang besar. Padahal, ketika kekuasaan menjadi sebuah amanah, maka tidak akan ada yang berburu untuknya, tak ada pula rumah sakit jiwa yang penuh gara-gara musim demokrasi tiba. A.R. Rizal
Ekspresi kemenangan, sudah jamak. Dengan sebuah histeria, teriakan hingga sujud syukur. Kemenangan selalu disambut haru-biru, karena kemenangan selalu dipandang sebagai buah dari perjuangan, apalagi perjuangan itu tidak ringan untuk dijalankan.
Bagaimana dengan kekalahan? Ini dilemanya. Sulit menebak ekspresi kekalahan. Kalau sekadar tangis, sesal, itu yang bisa dilihat secra kasat mata. Namun, rasa kekalahan yang jauh di lubuk hati sungguh sulit untuk diterjemahkan. Ketika rasa itu menjadi beban yang menyesak di dada, kadang pelampiasannya sebagai sebuah ekspresi, sungguh bisa jauh dari logika akal sehat.
Pemilu tahun 2009 ini menghadirkan sebuah pertarungan yang sangat ketat. Banyak yang rela berkorban, banyak yang menaruh harapan akan sebuah kekuasaan. Di balik dinamika itu, alas an untuk kalah sebenarnya juga menjadi besar. Dalam tradisi siap menang, siap kalah, ini menjadi persoalan ketika banyak mereka yang menjadi calon anggota legislatif tidak siap menerima kekalahan.
Ada semacam stigma yang berkembang di penghujung masa kampanye pemilu kali ini, banyak caleg yang sudah bersiap-siap untuk menjadi penghuni rumah sakit jiwa, setidaknya menjadi pasien konsultan psikologi. Realitasnya, akan banyak yang kalah, karena kursi yang ada terbatas. Secara matematis, maka akan lebih banyak pula yang secara mental akan bermasalh ketika tidak bisa menerima kekalahan itu.
Bukan sekadar stigma, namun berbagai proses demokrasi yang melelahkan di negeri ini sudah melahirkan banyak contoh orang-orang yang kemudian tiba-tiba menjadi tidak waras ketika kalah dalam pertarungan politik. Sesuatu yang manusiawi atau menjadi cerminan dari masyarakat yang sakit. Masyarakat yang sakit, karena jabatan diperebutkan sebagai jatah untuk mendapatkan kemasyuran, untuk nama besar atau untuk kekayaan yang besar. Padahal, ketika kekuasaan menjadi sebuah amanah, maka tidak akan ada yang berburu untuknya, tak ada pula rumah sakit jiwa yang penuh gara-gara musim demokrasi tiba. A.R. Rizal
Langgan:
Entri (Atom)
